Bagaimana kedudukan mahkamah konstitusi dalam sistem hukum nasional - Detail Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

objek sengketa yang menjadi criteria MK untuk dapat memeriksa perkara PHPU.

Bisa disimpulkan bahwa, konstitusional bersyarat atas norma yang diuji.

Indicator tersebut dapat dijadikan dasar untuk membentuk suatu aturan acara dimana MK dalam menegakkan keadilan substantive tidak selalu mengesampingkan keadilan procedural.

Sistem Konstitusional Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional hukum dasar tidak bersifat absolutisme kekuasaan yang tidak terbatas.

.

Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaktaatan terhadap UUD NRI 1945 dan UU MK yang daoat meyebabkan krisis konstitusional yang membayahakan dalam ketatanegaraan Indonesia.